HET LPG 3 Kg di Garut Akhirnya Naik Jadi Rp18.500, Setelah 10 Tahun Tertunda
Garut Terkini,- Lebih dari satu dekade pemilik pangkalan LPG 3 kilogram di Kabupaten Garut harus bertahan dengan ketentuan harga jual yang tidak pernah berubah. Di tengah meningkatnya dinamika biaya operasional dan distribusi, kebijakan penyesuaian harga yang selama ini dinantikan akhirnya resmi direalisasikan Pemerintah Kabupaten Garut.
Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG bersubsidi 3 kilogram sebesar Rp18.500 per tabung untuk penjualan dari pangkalan kepada masyarakat. Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.505.DP2ESDM/2026 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
Terbitnya keputusan ini menjadi perubahan penting dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi di Kabupaten Garut. Setelah lebih dari 10 tahun bertahan dengan ketentuan harga lama, pemerintah daerah akhirnya mengambil langkah penyesuaian yang selama ini menjadi aspirasi para pelaku usaha pangkalan.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Garut, H. Iday Hidayatulloh, menyambut positif keputusan tersebut. Menurutnya, penyesuaian HET merupakan kebijakan yang sudah lama diperjuangkan dan dinantikan oleh para pemilik pangkalan.
“Sudah lebih dari 10 tahun tidak ada penyesuaian harga. Baru tahun ini akhirnya terealisasi. Tentu ini menjadi angin segar bagi para pemilik pangkalan yang selama ini menjalankan usaha distribusi LPG 3 kilogram dengan harga yang tidak pernah mengalami perubahan,” ujar Iday Hidayatulloh, Senin (10/11/2026).
Ia menegaskan, perubahan HET bukan sekadar persoalan kenaikan angka harga jual. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian usaha dan ruang yang lebih proporsional bagi pangkalan dalam menghadapi perkembangan biaya operasional maupun distribusi.
Pasalnya, pangkalan merupakan mata rantai terakhir penyaluran LPG bersubsidi sebelum produk tersebut sampai kepada masyarakat. Keberlangsungan usaha mereka menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi gas melon, terutama di wilayah Kabupaten Garut yang memiliki kondisi geografis beragam.
Namun, di balik penyesuaian tersebut, terdapat pekerjaan rumah yang tidak boleh diabaikan pemerintah daerah: pengawasan harga dan distribusi.
Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan memberikan kepastian justru dimanfaatkan oleh oknum untuk menjual LPG 3 kilogram di atas HET, memainkan harga, atau melakukan penyimpangan distribusi. Masyarakat tetap harus mendapatkan haknya membeli LPG bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah.
Iday menegaskan, HET Rp18.500 merupakan harga resmi yang wajib menjadi pedoman transaksi LPG 3 kilogram dari pangkalan kepada konsumen.
Karena itu, Hiswana Migas Kabupaten Garut mengajak seluruh agen dan pangkalan untuk mematuhi keputusan Bupati Garut. Ketersediaan stok, ketertiban distribusi, dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan memahami bahwa penyesuaian HET tersebut merupakan kebijakan resmi pemerintah daerah setelah lebih dari satu dekade tidak mengalami perubahan.
Hiswana Migas Apresiasi Bupati, Pengawasan Jangan Kendor
Atas terbitnya kebijakan tersebut, keluarga besar Hiswana Migas DPC Kabupaten Garut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah merealisasikan penyesuaian HET LPG 3 kilogram.
Hiswana Migas menilai kebijakan ini memberikan kepastian harga bagi pelaku usaha pangkalan sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola distribusi LPG bersubsidi agar lebih tertib dan berkelanjutan.
Meski demikian, penetapan HET tidak boleh menjadi akhir dari tanggung jawab pemerintah. Pengawasan harus berjalan secara konsisten, mulai dari jalur distribusi agen hingga pangkalan yang berhadapan langsung dengan konsumen.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan pasokan tetap tersedia dan tidak terjadi praktik penjualan di luar ketentuan. Sebab, perubahan harga tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan HET LPG 3 kilogram tidak cukup hanya diukur dari terbitnya surat keputusan atau meningkatnya kepastian usaha pangkalan.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah distribusi semakin tertib, pasokan semakin terjamin, pemilik pangkalan memperoleh kepastian usaha, dan masyarakat tetap bisa mendapatkan LPG bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan.
Setelah lebih dari 10 tahun menunggu, kini tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar berjalan hingga ke tingkat konsumen.***
Tinggalkan Balasan
