Polemik Penggembokan Sekolah YBHM Garut: Ismet Natsir Soroti Kurangnya Empati untuk Ratusan Siswa
GARUT TERKINI – Kontroversi penguncian pintu gerbang Sekolah Yayasan Baitul Hikmah Al-Ma’muni (YBHM) di Kabupaten Garut telah memicu keprihatinan luas dari berbagai kalangan. Aktivis muda asal Garut, Ismet Natsir, mengkritik langkah tersebut sebagai tanda minimnya rasa kemanusiaan dan empati, karena langsung memengaruhi ratusan siswa yang terpaksa melanjutkan pembelajaran secara daring.
Ismet menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum menunjukkan tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini. Menurutnya, negara harus turun tangan saat hak dasar anak-anak, khususnya akses pendidikan yang memadai, terancam.
“Baik Pemerintah Kabupaten Garut maupun Pemprov Jawa Barat seolah hanya diam. Tidak ada solusi nyata, padahal ini menyangkut masa depan ratusan siswa,” ujar Ismet, Selasa (20/01/2026).
Ia menekankan bahwa penguncian gerbang sekolah bukan sekadar masalah administrasi atau perselisihan lahan, melainkan telah menimbulkan dampak kemanusiaan. Akibatnya, proses belajar-mengajar terganggu, dan siswa harus menyesuaikan diri dengan situasi yang kurang ideal.
Ismet juga menyoroti kondisi menyedihkan di mana ratusan siswa tetap mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun terpaksa makan di tepi jalan, persis di depan gerbang sekolah yang terkunci.
“Ini ironi. Anak-anak yang seharusnya belajar dan makan dengan layak di lingkungan sekolah, justru harus duduk di pinggir jalan karena akses sekolah ditutup,” ungkapnya.
Ia berharap pihak yang mengklaim kepemilikan lahan dapat menahan diri dan memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan. Ismet menilai bahwa tanpa putusan hukum yang final, tidak seharusnya ada tindakan sepihak yang merugikan siswa.
“Uang memang bisa mempengaruhi banyak hal, tetapi tidak boleh mengalahkan rasa kemanusiaan. Anak-anak jangan dijadikan korban konflik,” tegasnya.
Selain itu, Ismet mendesak agar polemik ini tidak berlarut dan mengorbankan hak pendidikan siswa. Ia juga meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk datang langsung ke lokasi dan meminta peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengawasi kasus ini. Hal ini penting untuk memastikan pendidikan anak-anak tidak terganggu, karena pendidikan berkualitas adalah fondasi masa depan generasi muda.
Sementara itu, Kepala Sekolah YBHM, Enggah Yusuf, memberikan klarifikasi mengenai polemik dugaan pengalihan lahan wakaf milik Yayasan Baitul Hikmah Al-Ma’muni yang mulai menemukan titik terang. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terungkap rangkaian transaksi yang diduga melibatkan wakif beserta ahli waris dengan seorang pengusaha berinisial TK.
Menurut Enggah, temuan ini juga membantah berbagai rumor yang menyebar di masyarakat. Sebelumnya, tuduhan penjualan lahan sering diarahkan pada nadzhir atau pengelola wakaf. Namun, dokumen pertanahan menunjukkan bahwa dugaan peralihan hak tanah terjadi di luar wewenang nadzhir.
“Proses peralihan hak atas tanah itu diduga tidak sesuai aturan dan bertentangan dengan statusnya sebagai tanah wakaf,” ujar Enggah saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (19/01/2026).
Ia menjelaskan bahwa lahan tersebut telah digunakan selama puluhan tahun untuk pendidikan, kegiatan sosial, dan keagamaan. Di atasnya terdapat bangunan sekolah, panti asuhan, serta masjid yang masih aktif digunakan masyarakat.
Enggah mengaku bingung bagaimana tanah dengan status wakaf yang jelas bisa mengalami proses peralihan. Ia menegaskan bahwa akta ikrar wakaf lahan tersebut telah tercatat sejak 1976, dan sejak awal 1980-an, aktivitas pendidikan serta sosial telah berjalan terus menerus.
“Dengan status wakaf yang sudah lama dan pemanfaatan yang nyata untuk kepentingan umat, sangat sulit dipahami jika kemudian muncul proses peralihan hak atas tanah tersebut,” pungkasnya.
Kontroversi ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset wakaf untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Semoga penyelesaiannya segera tercapai tanpa merugikan generasi muda yang bergantung pada fasilitas tersebut. (***)
Tinggalkan Balasan
