Koperasi Desa Jadi Andalan, Karyamukti Rancang Pembangunan 2026 Lewat Musrenbang
GARUT TERKINI – Pemerintah Desa Karyamukti, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Anggaran Tahun 2026 di Aula Desa Karyamukti, Selasa (13/1/2025). Forum ini menjadi tahapan penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan desa sekaligus ruang dialog terbuka antara pemerintah desa dan masyarakat.
Musrenbangdes bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi menjadi wadah strategis untuk menjaring aspirasi warga terkait prioritas program dan penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran mendatang. Melalui forum ini, pemerintah desa berupaya memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur desa dan pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua RT dan RW, Karang Taruna, LPM, MUI, PKK, Gapoktan, kelompok tani, pendamping desa, TKSK, hingga unsur TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Hadir pula Camat Cibatu beserta jajaran, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan.
Kepala Desa Karyamukti, Widya Heru Kartika, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus tetap mengacu pada regulasi yang berlaku serta sejalan dengan kebijakan dan prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Pada prinsipnya, Dana Desa tidak bisa digunakan secara bebas. Semua harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prioritas nasional yang sudah ditetapkan. Pemerintah desa hanya menjalankan amanat tersebut,” ujar Widya Heru di hadapan peserta Musrenbang.
Ia juga menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat terkait perubahan signifikan pada besaran Dana Desa yang diterima Desa Karyamukti pada tahun anggaran 2026.
“Biasanya Dana Desa yang kami terima berada di kisaran satu miliar rupiah lebih. Namun tahun ini jumlahnya turun cukup jauh, menjadi sekitar Rp373,5 juta. Ini bukan pemotongan, melainkan realokasi anggaran yang dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih,” jelasnya.
Penguatan Koperasi Jadi Prioritas
Lebih lanjut, Widya Heru menjelaskan bahwa penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan kebijakan strategis nasional yang harus diimplementasikan hingga tingkat desa. Menurutnya, koperasi memiliki peran penting sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Dalam regulasi terbaru, desa bahkan berpeluang memperoleh manfaat ekonomi langsung dari koperasi, termasuk potensi kontribusi hingga sekitar 20 persen terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Koperasi Desa Merah Putih ini harus kita dukung bersama. Jika dikelola dengan baik dan sesuai aturan, hasilnya akan kembali ke desa dan masyarakat. Ini sejalan dengan upaya meningkatkan PADes, baik melalui koperasi, BUMDes, maupun unit usaha desa lainnya,” katanya.
Widya Heru mengungkapkan, Koperasi Desa Karyamukti sendiri telah terbentuk sejak 25 Mei 2025 dan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.
“Alhamdulillah, koperasi kami sudah berjalan dan berkembang. Anggotanya sudah lebih dari 500 orang. Salah satu kegiatan utamanya adalah menjadi titik salur pupuk, yang sangat membantu petani sekaligus menggerakkan ekonomi desa,” ungkapnya.
Selain sebagai distributor pupuk, koperasi juga mulai mengembangkan sejumlah unit usaha lain, seperti simpan pinjam, layanan pos pembayaran, penjualan sembako, serta berbagai layanan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat.
Meski demikian, Widya Heru mengakui masih terdapat keterbatasan, terutama terkait sarana dan prasarana kantor koperasi.
“Saat ini koperasi masih menggunakan kantor desa. Bukan berarti kami tidak berencana, justru ke depan kami ingin membangun kantor koperasi tersendiri agar pengelolaannya lebih profesional dan representatif,” ujarnya.
Dana Desa Tetap Dirasakan Warga
Di tengah keterbatasan anggaran akibat penurunan Dana Desa, Pemerintah Desa Karyamukti menegaskan komitmennya untuk tetap memastikan pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan tetap mengalokasikan program pembangunan jalan lingkungan di setiap RW, meskipun dalam skala yang lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Sejak awal kami sudah mengedukasi masyarakat. Dana Desa 2026 memang tidak memungkinkan untuk pembangunan besar, tapi kami pastikan setiap RW tetap mendapatkan kegiatan, salah satunya melalui perbaikan jalan lingkungan,” jelas Widya Heru.
Selain infrastruktur lingkungan, Dana Desa juga tetap diarahkan pada program-program prioritas nasional lainnya, di antaranya:
– Peningkatan layanan kesehatan masyarakat
– Penguatan ketahanan pangan desa
– Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
– Program pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
“Walaupun anggarannya terbatas, kami ingin manfaatnya tetap dirasakan. Program wajib seperti kesehatan, ketahanan pangan, dan bantuan sosial akan tetap dijalankan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Melalui Musrenbangdes Anggaran 2026 ini, Pemerintah Desa Karyamukti berharap perencanaan pembangunan dapat berlangsung secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah desa optimistis mampu menyesuaikan kebijakan nasional tanpa mengesampingkan kebutuhan dan kepentingan warga desa.***
Tinggalkan Balasan
