Kadisdik Garut Karaokean Dalam Bis Saat Ke Yogyakarta, BEM IPI Bongkar Anggaran Pendidikan
GARUT TERKINI – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut, Azhar Gipari, menyoroti ironi yang menurutnya kian nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah. Di tengah gencarnya narasi penghematan anggaran yang disampaikan kepada masyarakat, aparatur negara justru masih tampak menikmati berbagai fasilitas dan kenyamanan yang bersumber dari keuangan publik.
Azhar menilai, situasi tersebut semakin kontras ketika dikaitkan dengan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut yang belum menunjukkan kemajuan berarti dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap stagnasi tersebut adalah sektor pendidikan, yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dan terukur dari pemerintah daerah.
“Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar agenda rutin tahunan. Namun yang terjadi, Dinas Pendidikan terkesan berjalan di tempat, berlindung di balik kalender birokrasi tanpa terobosan nyata,” ujar Azhar, Jumat (16/1/2025).
Ia menyoroti masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Garut, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah yang semakin tajam, serta tingginya angka kerentanan putus sekolah, khususnya di daerah terpencil dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, persoalan ini bukan isu teknis semata, melainkan mencerminkan lemahnya keberpihakan kebijakan.
Kritik tersebut juga diarahkan pada arah penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Garut Tahun 2026. Azhar menilai, struktur anggaran masih terlalu berat pada belanja aparatur, perjalanan dinas, rapat-rapat formal, serta operasional birokrasi, sementara sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan belum ditempatkan sebagai prioritas utama.
“Anggaran daerah seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial. Jika belanja lebih banyak terserap untuk kebutuhan administratif dibandingkan kebutuhan dasar masyarakat, maka yang dipertahankan bukan kesejahteraan rakyat, melainkan kenyamanan elite birokrasi,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah dengan kondisi bangunan yang tidak layak, distribusi guru yang belum merata, serta keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil. Ironisnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan stabilitas anggaran yang terus dinikmati birokrasi.
Azhar menilai, situasi ini tidak hanya mencerminkan kekeliruan dalam penentuan skala prioritas, tetapi juga bentuk pengabaian terhadap amanat konstitusi yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Selama alokasi anggaran belum secara nyata menyentuh ruang kelas, peserta didik, dan kualitas pembelajaran, maka ketertinggalan akan terus berulang dari tahun ke tahun.
Stagnasi IPM Garut, menurutnya, merupakan indikator objektif bahwa kebijakan pembangunan manusia belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik. RAPBD idealnya disusun sebagai peta jalan perubahan, bukan sekadar dokumen administratif untuk menjaga status quo.
“Kami menolak normalisasi ketimpangan kebijakan seperti ini. Pendidikan bukan sektor sisa, dan anggaran publik bukan milik aparatur semata,” katanya.
Ia menegaskan, apabila RAPBD 2026 tetap disahkan tanpa arah keberpihakan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat, maka kritik publik, tekanan sosial, hingga perlawanan sipil merupakan konsekuensi logis dalam sistem demokrasi.
Garut, menurut Azhar, sejatinya tidak kekurangan potensi sumber daya manusia maupun kekayaan daerah. Yang selama ini absen adalah keberanian politik untuk memutus pola anggaran yang elitis dan mengalihkannya menjadi investasi jangka panjang bagi generasi masa depan. “Pendidikan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi utama untuk menentukan arah kemajuan daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Wawan Budiman, memimpin doa sebelum keberangkatan sebuah kegiatan. Namun suasana kemudian berubah menjadi riuh ketika terdengar lantunan karaoke dari salah seorang peserta di dalam bus. Lagu bernuansa santai tersebut disambut tawa dan ekspresi gembira, sementara kamera juga menyorot Kadisdik yang tampak menikmati suasana.
Nuansa serupa kembali terlihat dalam video lain saat rombongan tiba di salah satu destinasi wisata di Yogyakarta. Para peserta tampak kompak meneriakkan yel-yel khas instansi dengan penuh semangat dan canda, memunculkan kesan bahwa kegiatan tersebut lebih dominan bernuansa rekreatif dibandingkan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.***
Tinggalkan Balasan
