Dari Kelas Bocor hingga MBG Dipertanyakan, Reses DPRD Garut Jadi Alarm Pendidikan
GARUT TRKINI – Persoalan ketimpangan bantuan pendidikan, minimnya sarana sekolah, hingga ketidakpastian status guru honorer kembali mencuat dalam kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 Anggota DPRD Kabupaten Garut, Asep Rahmat, S.Pd, yang digelar di Gedung PGRI Kecamatan Malangbong. Kegiatan tersebut menjadi ruang terbuka bagi para kepala sekolah dan guru untuk menyampaikan kondisi nyata pendidikan yang dinilai sudah terlalu lama terabaikan.
Sejumlah kepala sekolah secara terbuka memaparkan kondisi fasilitas pendidikan yang memprihatinkan. Ruang kelas rusak, toilet sekolah tidak layak pakai, serta keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran disebut sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan serius.
“Kami bukan baru satu atau dua tahun menghadapi kondisi ini. Ada ruang kelas yang atapnya bocor, WC tidak berfungsi dengan baik, tapi belum juga ada perbaikan yang nyata,” ungkap salah satu kepala sekolah dalam forum reses tersebut, Selasa (20/1/2026).
Menurut mereka, kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan pembangunan pendidikan, terutama di wilayah kecamatan yang kerap luput dari perhatian.
Masalah guru honorer juga menjadi sorotan tajam. Banyak tenaga pendidik yang telah lama mengabdi namun hingga kini belum memiliki kejelasan status administrasi. Hal ini dinilai berdampak langsung terhadap stabilitas dan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.
“Guru honorer di kami sudah puluhan tahun mengajar, tapi sampai sekarang masih belum jelas statusnya. Ini tentu berpengaruh pada semangat dan keberlangsungan pembelajaran,” ujar seorang kepala sekolah lainnya.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan mampu menunjang kesehatan dan konsentrasi belajar siswa turut menuai kritik. Beberapa kepala sekolah menilai pelaksanaannya belum konsisten, baik dari sisi kedisiplinan distribusi maupun kualitas gizi makanan yang diberikan.
“Ada hari tertentu program berjalan, ada juga yang tidak. Bahkan kualitas makanannya kadang dipertanyakan. Padahal program ini sangat penting bagi anak-anak,” kata salah satu peserta reses.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang baru Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ai Rohayati, S.Pd., M.Si., M.Pd, mengakui bahwa penyaluran bantuan pendidikan selama ini belum sepenuhnya merata. Ia menyebutkan bahwa ke depan akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sekolah-sekolah penerima bantuan.
“Sekolah yang sudah berulang kali menerima bantuan akan kami evaluasi. Sementara sekolah yang belum pernah tersentuh bantuan akan menjadi prioritas agar pemerataan bisa benar-benar terwujud,” jelas Ai Rohayati.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Asep Rahmat menegaskan bahwa kegiatan reses tidak boleh berhenti sebatas agenda formalitas. Ia memastikan seluruh data dan temuan di lapangan akan dibawa ke DPRD Kabupaten Garut untuk diperjuangkan menjadi kebijakan yang konkret.
“Reses ini bukan hanya mendengar lalu selesai. Semua masukan akan kami bawa dan kawal di DPRD agar benar-benar ditindaklanjuti,” ujar Asep Rahmat.
Ia juga menekankan bahwa kondisi sekolah yang masih bergulat dengan persoalan dasar merupakan sinyal kuat perlunya pembenahan serius dari pemerintah daerah.
“Jika sampai hari ini masih ada WC rusak, ruang kelas tidak layak, dan guru honorer tanpa kepastian, berarti ada yang keliru dalam pengelolaan pendidikan. Reses ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah, bukan sekadar kegiatan seremonial,” tegasnya.***
Tinggalkan Balasan
